TRIBUNJOGJA.COM, SLEMANÂ – Sampai saat ini masih banyak desa di Kabupaten Sleman yang masih kesulitan dalam menyusun produk hukum desa.
Terutama terkait dengan legal draftingnya yang dinilainya masih banyak yang belum sempurna.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bidang Administrasi, Keuangan, dan Aset Desa, Dinas Pemberdayaan, Masyarakat dan Desa (DPMD) Sleman, Al Halik, beberapa waktu lalu.
“Contoh yang harusnya kop-nya harus garuda tapi malah tidak digunakan,” jelasnya kepada wartawan.
“Terus undang-undang mengingatnya itu pakai undang-undang yang masih berlaku dan relevan. Tapi kadang-kadang semua undang-undang malah digunakan,” sambungnya.
Kesalahan format secara formal atau material masih menjadi kendala Pemerintah Desa (Pemdes) dalam menyusun produk hukum seperti Peraturan Desa.
Hal ini diakui oleh Sigit Suwardianto, Sekretaris Desa (Sekdes) Sidoagung, Godean, beberapa waktu lalu.
Masih ditemui pula format dan substansi yang dijadikan acuan oleh Pemdes ternyata berbeda dengan ketentuan yang ada.
Hal tersebut juga dirasakan berbagai desa yang memiliki format yang berbenda-beda dalam menyusun produk hukum.
“Masih menjadi kendala itu tentang tata cara. Dalam sosialisasi yang dievaluasi itu terkait dengan tata cara penulisan,” tuturnya.
“Sering kali hanya dengan salin tempel, sehingga kadang yang dimasukkan itu ada peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku,” timpalnya.
Gencarkan Sosialisasi
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum, Sekretariat Daerah (Setda) Sleman, Erma Ekawati Purnama menjelaskan sejumlah sosialisasi tentang pembuatan produk hukum desa telah dilakukan.
Harapannya agar perangkat desa dapat menerapkan produk hukum yang sesuai regulasi
“Sebagian (desa) sudah banyak yang membuat,” terangnya.
“Setiap satu sampai dua hari ada 30 produk hukum desa yang masuk ke Bagian Hukum, Setda Sleman. Dalam waktu tersebut bisa jadi setiap desa dapat membuat lebih dari satu produk hukum,” pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)
